Financeroll – Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah bakal perhatikan pola hunian dengan konsep green development pada tahun mendatang seiring dengan permintaan konsumen.
Wakil Ketua REI Jawa Tengah Bidang Promosi, Humas, dan Publikasi mengatakan saat ini sejumlah pengembang berupaya untuk mengembangkan pola hunian green development atau konsep pembangunan hijau yang ramah lingkungan. Sekarang arahnya kesana. Tapi belum menyeluruh, masih belum all out.
Pembangunan hunian hijau biasanya menyasar segmen tertentu, terutama kalangan atas atau high class. Hal itu didasarkan pada biaya produksi untuk pengembangan green development lebih besar sekitar 20%-30% dari hunian biasa.
Oleh karena itu, REI Jateng akan menjajaki sejauh mana respon pasar terhadap keberadaan hunian hijau di wilayah ini. Sejauh mana tingkat kesadaran konsumen untuk menempati hunian yang dirancang ramah lingkungan.
Kalau segmen menengah yang masih rentan terhadap harga, tentu belum bisa mengembangkan dalam waktu dekat. Konsep hunian itu harus benar-benar menyuguhkan nilai lebih daripada hunian biasa.
Pencemaran lingkungan kian hari makin parah. Sehingga, masyarakat suatu saat akan membutuhkan hunian yang nyaman dengan konsep hijau.
Saat ini kebutuhan energi makin berkurang untuk pemenuhan perumahan dan industri. Dengan kondisi tersebut, orang akan beralih untuk mengembangkan kawasan atau hunian green.
Sekarang tarif listrik naik, harga energi semakin mahal. Dengan konsep hijau, minimal bisa menghemat sekian persen. Namun, konsumen berani tidak membayar mahal untuk bisa mendapatkan itu.
Secara teknis sertifikasi green bisa diperoleh dengan tahapan kajian dan penelitian dalam durasi yang cukup lama. Untuk mendapatkan sertifikat green sangat susah, karena bahan baku sampai sisa material akan dicek apakah dibuang atau didaur ulang menjadi apa.
Bukan hanya dipapan bertuliskan green, tapi ada pertanggungjawaban secara mendetail untuk memperoleh sertifikat tersebut.
Di satu sisi, Dewan Penasehat DPD REI Jawa Tengah meminta kepada pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memperhatikan sektor perumahan rakyat. Dalam hal ini, REI Jateng mengusulkan agar dana APBN sebanyak 2% disalurkan untuk subsidi rumah rakyat.
Berharap pada pemerintah baru supaya menempatkan Menpera dengan kapasitas orang yang tahu soal perumahan.
Meningkatnya angka backlog secara nasional sebanyak 15 juta unit rumah disebabkan tidak ada regulasi tegas dari pemerintah. Beda halnya, dengan negara tetangga yang mewajibkan setiap KK diwajibkan memiliki rumah.
Contohnya di Malaysia, pemerintah di sana sangat tegas. Setiap rumah tangga baru wajib memiliki rumah baru atau minimal sewa di rusunawa. Tidak ada angka backlog di sana.
Penyumbang angka backlog terbesar yakni kelompok nelayan, petani dan buruh. Tiga kelompok itu tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah mengenai subsidi rumah. Adapun, pemberian subsidi dari pemerintah tidak seimbang dengan banyaknya penduduk yang masuk ketiga kelompok tersebut.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind