Financeroll – Menanggapi kabar data Wikileaks tentang pencetakan uang rupiah di Australia pada tahun 1999 silam, Bank Indonesia (BI) sebagai regulator sistem pembayaran menyatakan pada dasarnya uang rupiah sebisa mungkin harus dicetak di dalam negeri oleh Perum Peruri.
Perum Peruri merupakan perusahaan percetakan uang negara yang berhak mencetak uang. Meskipun demikian, dalam hal tertentu bisa saja uang rupiah dicetak di negara lain.
Direktur Departemen Komunikasi BI mengatakan pinsipnya bisa saja uang dicetak di negara lain. Namun diutamakan pencetakan oleh (Perum) Peruri.
Hal tertentu yang dimaksud, adalah bilamana ada kualitas uang tertentu dalam proses pencetakan yang tidak dapat dilakukan oleh Perum Peruri. Kalau sesuai perencanaan, seharusnya cukup dicetak oleh Peruri, kecuali ada kualitas tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh Peruri.
Lebih lanjut, terkait pernyataan Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara yang mengungkapkan pada saat itu pencetakan uang dilakukan di Australia karena alasan terkait Y2K, Dijelaskan saat itu ada semacam keterbatasan Peruri dalam hal pencetakaan uang, dalam hal ini pecahan Rp 100.000.
Saat itu memang ada jenis uang yang tidak bisa dicetak di dalam negeri. Bisa dari materialnya atau teknologinya.
Sebelumnya di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Mirza menyatakan “pencetakan uang di Australia memang terjadi hanya satu kali pada tahun 1999. Itu cuma sekali saja karena masih ingat Y2K enggak? Nah itu dulu kan Y2K itu orang enggak tahu apa yang akan terjadi,” ungkap mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.
Kata Mirza, saat itu ada kekhawatiran dimana teknologi di Indonesia akan mati total dan komputer-komputer yang ada tidak berfungsi. Dengan kondisi itu, BI memperkirakan adanya lonjakan permintaan terhadap uang yang beredar sehingga BI pun melakukan pencetakan di luar negeri. “Kayak Lebaran saja, orang lonjakan permintaan mencetak lebih,” ujar Mirza.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind