INILAHCOM, Hong Kong – Ketidakpastian politik sedang melanda sebagian besar kawasan Asia. Kondisi ini menandai keprihatinan baru terhadap langkah-langkah yang diusulkan presiden terpilih dalam pilpres AS, Donald Trump.
Sentimen negatif tersebut ditambah dengan peristiwa di beberapa negara Asia seperti proses keras untuk menurunkan Presiden Korsel. Aksi unjuk rasa dalam jumlah besar juga terjadi di Malaysia yang sedang mengalami krisis kepemimpinan. Tidak ketinggalan Indonesia, juga berpotensi lagi melewati aksi unjuk rasa pada 2 Desember setelah dua demo besar sebelumnya.
Selain mempengaruhi stabilitas politik jangka panjang, potensi kerusuhan juga berpotensi menganggu prospek ekonomi di kawasan Asia. Kondisinya akan semakin memberi tantangan berat saat harus bersiap-siap menghadapi kebijakan perdagangan AS dengan kemenangan Trump.
Korsel
Situasi terakhir protes terhadap skandal korupsi Presiden Park Geun-hye dengan manuver dua partai oposisi untuk menggalang tanda tangan meminta Presiden Park turun. Pihak oposisi mulai terlihat jelas menunju proses impeachment.
Dalam sebulan terakhir, Presiden Park berada dalam tekanan. Park diduga terlibat dalam praktik korupsi teman dekatnya Choi Soon-Sil (60th). Choi diduga memaksa para konglomerat untuk menyumbang organisai nirlaba dan penggelapan. Sebagai imbalannya, mereka akan mendapat keistimewaan untuk mendapat kredit dari bank.
Peluang impeachment kian menguat setelah jaksa memutuskan Park telah melakukan tindak kriminal dengan terlibat dalam aksi pemerasan yang dilakukan Choi. Demo besar telah menghantui negara tersebut meski Park telah mengamankan posisinya dengan merombak susunan kabinet.
Malaysia
Nengeri Jiran juga terkena potensi krisis politik ke depan. Pada Sabtu pekan lalu, puluhan ribu massa memnuhi jalan-jalan di Kuala Lumpur untuk menuntut PM Najib Razak mundur. Razak diduga terlibat dalam kasus korupsi besar sehingga memunculkan gerakan akti pemerintah.
Aksi protes tersebut digalang kelompok oposisi yang tergabung dalam kelompok Bersih. Gelombang demo tahun ini merupakan kelima kalinya sejak tahun 2007 silam.
Setidaknya polisi telah menangkap 15 aktvis dari kelompok oposisi. Kontan aksi ini mendapat protes dari aktivis HAM sebagai langkah Najib membungkap kebebasan berkumpul secara damai.
Najib bernaung di Partai UMNO yang berkuasa sejak 1963 lampau. Najib pun menolak untuk mengundurkan diri bahkan melepas pengaruhnya di UMNO sekalipun.
Myanmar
Krisis politik yang bersumber dari krisis antar agama berkobar lagi di Myanmar. Negara bagian Rakhine yang dihuni muslim Rohingya menjadi korban kebrutalan aparat kemanaan. Sebanyak 1,1 juta muslim Rohingya kembali menderita dengan pembakaran rumah dan tempat ibadah mereka.
Sebanyak 130 orang meninggal dan 234 orang telah ditangkap sejak aksi kekerasan tahun 2012. Dalam sebulan terkahir, pasukan Myanmar menggunakan helikpter menyherang wilayah basis muslim Rohingya yang dekat dengan perbatasan. PBB pun telah mengecam langkah pemerintah pimpinan pejuang HAM, Aung San Suu Kyi.
Indonesia
Negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tengara ini juga sedang menghadapi potensi krisis politik. Indonesia sedang bersikeras menjaga keutuhan warganya yang terancam perpecahan karena agama. Cagub dalam pilkada DKI, Basuki Tjahja Purnama menjadi tersangka penistaan agama oleh pihak kepolisian.
Kaum Muslim Indonesia telah dua kali melakukan demo besar. Namun mereka masih merencanakan untuk melakukan aksi serupa pada 2 Desember mendatang.
Hong Kong
Potensi krisis politik yang mempengaruhi ekonomi juga terjadi di Hong Kong . Presiden China Xi Jinping mendesak Kepala Administrasi Hong Kong, Leung Chun -yung untuk menegakan persatuan nasional dan menjaga stabilitas sosial politik.
Pengadilan Beijing melarang dua anggota parlemen Hong Kong melakukan aktivitas politik pad aawal bulan ini. Sixtus Leung dan You Wai-ching diduga menghina pemerintahan China.
Thailand
Krisis politik juga bisa terjadi di Thailand setelah kematian Raja Bhumibol Adulyadej pada Oktober lalu. Kondisi ini memicu kekhawatiran terjadi kerusuhan politik lagi setelah kudeta militer dua tahun lalu. Sebab penerus tahta kerajaan tidak memiliki kharisma menjadi penenang konflik di kancah politik. Walaupun selama ini juga peran raja sangat terbatas dalam politik dan pemerintahan.
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind