Jakarta -Kalangan serikat pekerja/buruh DKI Jakarta mengusulkan agar perubahan kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi pertimbangan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Bagi mereka, gagasan ini sesuatu yang realistis.
Mereka beralasan UMP DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp 2.441.302 dihitung saat nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah masih Rp 10.000/US$. UMP tahun ini bila dengan patokan dolar setara dengan kurs US$ 241 per bulan.
Sementara UMP DKI 2015 sebesar Rp 2,7 juta/bulan dihitung kurs Rp 12.000/US$ atau US$ 225 per bulan. Artinya UMP DKI Jakarta turun US$ 16 per bulan dari US$ 241 di tahun ini.
“Saya pikir masyarakat harus bisa melihat ini adalah realitas. Buruh itu dibilang banyak tuntutan tetapi sejauh mana melihat kondisi fakta yang ada di lapangan,” kata Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono kepada detikFinance, Selasa (25/11/2014).
Salah satu pertimbangan buruh menghitung nilai UMP dengan menggunakan dolar AS adalah karena mayoritas seluruh transaksi bisnis di perusahaan menggunakan mata uang dolar. Apalagi ketika dolar menguat hingga 20%-25% terhadap rupiah selama setahun terakhir, maka pengusaha dianggap untung besar.
“Berbicara investasi tentu pakai dolar. Di beberapa perusahaan di DKI seperti sektor garmen (pakaian jadi) transaksi dan kerjasama bisnis pakai dolar. Biaya ongkos jahit dia tetap gunakan dolar tetapi bayar buruh pakai rupiah,” tambahnya.
Penggunaan dolar sebagai acuan nilai UMP juga dilakukan sebagai langkah persiapan menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN 2015.
“Berbicara dolar persepsinya adalah saat MEA 2015 kita dihadapi persaingan dagang dan tenaga kerja yang acuannya bukan hanya masyarakat Indonesia itu sendiri. Ini tidak ada mereka dibayar pakai rupiah,” jelasnya.
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
—
Distribusi: finance.detik
Speak Your Mind