'Ada Unsur Politik di Balik Batalnya Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1'

Jakarta -Rencana penyederhanaan mata uang rupiah atau redenominasi sudah tidak terdengar lagi kabarnya. Padahal sekitar beberapa tahun lalu, rencana tersebut cukup gencar disampaikan. Bahkan proses konsultasi publik oleh Bank Indonesia (BI) juga sudah sempat dilakukan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution, menceritakan perjalanan wacana redenominasi hingga kemudian meredup. Ini terjadi saat Darmin menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) beberapa tahun yang lalu.

“‎Itu proyek saya dulu. Saya akan coba jelaskan,” kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Darmin menuturkan, tahapan redenominasi sebenarnya telah berjalan cukup mulus sekitar 5 tahun lalu. Ditopang dengan kondisi makro ekonomi secara keseluruhan yang juga cukup stabil. Kalangan masyarakat sudah mulai sedikit paham akan pengertian redenominasi.

Bahwa ketika tadinya Rp 1.000 diartikan sebagai Rp 1 dan barang yang senilai juga mengikuti perubahannya. “Waktu sekitar 4-5 tahun yang lalu, sebetulnya masyarakat itu apresiasi,” imbuhnya

Akan tetapi berjalan 3 tahun, usai dilangsungkan konsultasi publik, ada semacam kecurigaan yang muncul. Terutama pada kalangan politisi. Menurut Darmin, alasan yang disampaikan tidak masuk akal.

“Secara politik ada semacam kayak kecurigaan. Wacana yang kemudian diputar-putar logikanya jadi kecurigaan,” tegas Darmin.

Padahal redenominasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Dari sisi edukasi, menurut Darmin nilai Rp 1.000 sudah terlalu besar dan tidak realistis dengan ilmu pada pelajaran.

“Itu mempersulit anak-anak kita. Di sekolah dia belajar 4+7 =11. Begitu beli permen diberikan uang Rp 5.000 atau Rp 1.000 ini apa. Itu nggak nyambung hitung-hitung di sekolah. Itu merugikan, otak orang dipakai terlalu banyak,” paparnya.

“Tanyalah orang-orang yang pernah naik haji, mereka tahu bawa uang segepok untuk ditukarkan dengan real dapatnya berapa lembar. Padahal kalau diredenominasi kan tidak perlu begitu jadinya,” tukas Darmin.

(mkl/rrd)