Archives for August 2014

Financeroll – Industri perbankan mulai tidak sabar menunggu ketetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerapkan branchless banking sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat di sektor perbankan dan mengefisienkan beban operasional bank.

Bank BTPN misalnya, sudah yakin branchless banking akan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap kinerja lebih baik lagi bagi perbankan untuk meningkatkan jumlah nasabah. Bank itu pun siap menerapkan konsep tersebut.

Direktur Bank BTPN mengatakan lembaganya sudah siap menjalankan program itu yang dinilai akan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan serta menekan operasional bank.

Bank BTPN sudah siap, demikian juga bank-bank lain begitu. Tinggal menunggu rambu-rambu dari regulator saja.

Untuk menerapkan branchless banking dan layanan keuangan digital (LKD) yang diluncurkan Bank Indonesia sejak tahun lalu, BTPN memilih menggunakan layanan rekening mobile phone.

Bank Indonesia memang mengeluarkan kebijakan mempermudah sistem pembayaran dengan LKD sejak 2010 dan disempurnakan tahun lalu. Sistem itu akan membantu mengurangi penggunaan uang tunai dalam bertransaksi.

BTPN sudah melakukan ujicoba sistem mobile phone di awal tahun ini yang dinilai sukses dan mudah diterapkan oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sekalipun.

Syaratnya, masyarakat cukup memiliki handphone, nomornya sudah sekaligus menjadi rekening. Dan pengguna sudah bisa melakukan transaksi menabung, tarik tunai, dan transfer lewat agen yang telah ditetapkan.

Penggunaan handphone dinilai paling mudah untuk menerapkan branchless banking mengingat penetrasi pengguna handphone di Indonesia sangat tinggi. Apalagi, transaksi cukup dengan menggunakan basic phone tanpa perlu smartphone dan jaringan 3G.

Selain bisa dimanfaatkan masyarakat kelas bawah, mode semacam itu juga meringankan bank karena tidak harus membuka terlalu banyak kantor cabang. Yang diperlukan hanya lah merekrut agen-agen di daerah sebagai perwakilan bank.

—
Distribusi: Financeroll Indonesia

Financeroll – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menggodok regulasi penerapan branchless banking di Indonesia. Ditargetkan akhir tahun ini regulasi itu sudah rampung dan bisa diterapkan oleh seluruh perbankan.

Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK mengatakan OJK tengah menggodok regulasi tersebut yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. Juga meminta masukan masyarakat melalui situs resmi OJK.

Saat ini masih merampungkan regulasinya, sehingga dalam penerapan nanti tidak ada persoalan lagi. Memang ketertarikan perbankan untuk menerapkan branchless banking ini sangat besar, bahkan beberapa bank sudah menyatakan kesiapan mereka merekrut agen. Tetapi regulasinya harus dimatangkan dulu.

Disebutkan OJK dan Bank Indonesia sudah menyepakati penerapan branchless banking dan layanan keuangan digital (LKD) sebagai solusi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sektor keuangan.

Regulasi atau POJK yang akan dikeluarkan nanti, termasuk mengatur produk yang harus dimiliki perbankan dalam penerapan branchless banking. Sementara Bank Indonesia hanya sebatas mengatur sistem pembayaran.

Diyakini program itu akan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan terutama masyarakat pedesaan yang jauh dari kantor cabang bank. Branchless banking yang juga bisa diterapkan dengan menggunakan teknologi handphone dianggap sebagai cara yang amat mudah.

Sementara itu, industri perbankan mulai tidak sabar menunggu ketetapan OJK untuk menerapkan branchless banking sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat di sektor perbankan dan mengefisienkan beban operasional bank.

Direktur Bank BTPN mengatakan lembaganya sudah siap menjalankan program itu yang dinilai akan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan serta menekan operasional bank.

Bank BTPN sudah siap, demikian juga bank-bank lain begitu. Tinggal menunggu rambu-rambu dari regulator saja.

—
Distribusi: Financeroll Indonesia

Financeroll – Pemerintah dan Bank Indonesia diminta mengeluarkan kebijakan yang lebih konkret terhadap penerapan transaksi nontunai dibandingkan dengan hanya sekadar mencanangkan gerakan nasional nontunai (GNNT).

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai transaksi nontunai bisa diterapkan baik di dalam maupun luar pemerintahan.

Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan insentif dan disinsetif. Ini bisa mendorong diterapkannya noncash payment, tetapi jangan cuma bikin gerakan nasional aja dong. Masak pemerintah cuma bikin gerakan nasional, mereka kan punya otoritas. Seharusnya, bikin kebijakan juga.

Seperti diketahui, BI mencanangkan GNNT sebagai upaya memasyarakatkan jasa perbankan.

Bahkan, BI meyakini GNNT dapat berpengaruh positif terhadap pergerakan laju inflasi Indonesia dalam jangka panjang karena memungkinkan adanya transparansi dalam arus perputaran uang.

Kewajiban non cash transaction pertama kali diterapkan pada rekanan Pemprov DKI Jakarta, setelah pada September 2013 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengimbau Pemprov DKI menerapkan non cash transaction.

Tak lama setelah imbauan tersebut, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan seluruh rekanannya melakukan transaksi nontunai melalui bank.

Dengan demikian, DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan e-audit secara penuh, sekaligus kewajiban transaksi nontunai.

Selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, penerapan transaksi nontunai mampu berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

Data dari transaksi nontunai dapat digunakan pemerintah dalam menggali potensi penerimaan.

Database tentang belanja/konsumsi akan lebih akurat. Sekarang ini PDB tidak berkualitas karena banyak transaksi yang dilakukan selama ini tidak terlacak. Bahkan, uang Rp10 miliar yang berpindah tangan hingga lima kali belum tentu terlacak.

Presiden terpilih Joko Widodo mampu menerapkan kebijakan transaksi nontunai. Hal itu dikarenakan besarnya dukungan sosial kapital yang dimiliki oleh presiden terpilih yang biasa disapa Jokowi tersebut.

Senada, Ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia mengaku sepakat transaksi nontunai dapat berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia.

Kendati demikian, pesimisitis gerakan transaksi nontunai ini bisa berjalan sesuai ekspektasi.

Pemerintah ini seringkali awalnya menggebu-gebu, lalu lama-kelamaan justru mengendur. Alhasil, tidak ada kelanjutannya sama sekali. Jadi jangan hanya sekadar gerakan saja, harus ada kelanjutannya jika memang pemerintah berkomitmen.

Penerapan transaksi nontunai juga dapat mempermudah Bank Indonesia memprediksi inflasi lebih akurat.

Alhasil, dosis kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia lebih efektif.

—
Distribusi: Financeroll Indonesia

Financeroll – PT Bank Commonwealth mencatatkan penurunan perolehan laba bersih pada semester I/2014 sebesar 10,23% pada Juni 2014 disebabkan meningkatkan beban bunga.

Dalam laporan keuangannya, hingga akhir Juni 2014, laba bersih Bank Commonwealth tercatat senilai Rp88 miliar atau turun dari Rp98 miliar di periode yang sama tahun lalu.

Penurunan laba tersebut disebabkan melonjaknya beban bunga perseroan.

Beban bunga bank dengan modal sebesar Rp4,06 triliun tersebut, tercatat meroket sebesar 116,45% atau naik dari Rp142 miliar menjadi Rp308 miliar di Juni 2014.

Begitu pula dengan beban operasional selain bunga bersih yang naik 19,35% dari Rp303 miliar di Juni 2013 menjadi Rp362 miliar pada periode yang sama tahun ini.

Sementara itu, Bank Commonwealth juga mencatatkan peningkatan kredit sebesar 25,2% atau naik dari Rp11,51 triliun pada Juni 2013 menjadi Rp14,41 triliun di bulan yang sama tahun ini.

Dana pihak ketiga (DPK) juga tercatat tumbuh 30,46% menjadi Rp14,09 triliun pada Juni 2014 dari Rp10,80 triliun di Juni 2013.

Dengan perolehan tersebut, loan to deposit ratio (LDR) perseroan tercatat sebesar 102%.

Namun, permodalan bank ini masih cukup tebal mengingat capital adequacy ratio (CAR) perseroan sejumlah 25,65%.

Adapun, non performing ratio (NPL) perseroan tercatat sebesar 0,54% pada Juni 2014.

Sementara, biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Bank Commonwealth naik 409 basis poin dari 85,23% di Juni 2013 menjadi 89,32% pada akhir paruh pertama tahun ini.

—
Distribusi: Financeroll Indonesia

Financeroll – BNI Cabang Hong Kong berencana membuka pojok informasi komprehensif bagi para buruh migran di negara tersebut.

Head of International Senior Vice President Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengatakan pojok buruh migran tersebut bertujuan memberikan informasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan uang bagi para pahlawan devisa.

Dengan adanya pojok informasi itu, para buruh migran akan mendapatkan informasi mengenai manajemen penggunaan uang sehingga mereka bisa menyiapkan rencana usaha apa yang akan dilakukan setelah kembali ke Indonesia.

Persoalan utama para buruh migran asal Indonesia adalah tidak menyiapkan rencana usaha apa yang akan dilakukan pascamigrasi.

Alhasil, setelah pulang ke Tanah Air, mereka kemudian merantau lagi untuk menjadi buruh migran.

—
Distribusi: Financeroll Indonesia