FINANCEROLL.CO.ID – Jakarta, Industri galangan kapal nasional diyakini mampu membangun kapal yang dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas maritim di Tanah Air. Selain itu untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Saat ini terdapat lebih kurang 250 galangan kapal. Ratusan perusahaan itu sanggup memproduksi 1,2 juta dead weight tonnage (DWT) kapal bangunan baru dan mereparasi kapal dengan kapasitas total 12 juta DWT,” ungkap Menteri Perindustrian Saleh Husin pada diskusi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani di Kantor BKPM di Jakarta, Jumat 25 September 2015.
Kemenperin mencatat, perusahaan-perusahaan kapal dapat membangun berbagai jenis dan tipe kapal sampai dengan ukuran 50.000 DWT. Dari seluruh galangan di Tanah Air, 80 persen di antaranya dapat membangun kapal kapasitas 5,000 DWT.
Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama Kepala BKPM Franky Sibarani menuju ruang pertemuan untuk membahas Langkah-Langkah Strategis dalam Mengembangkan Industri Galangan Kapal Nasional di Kantor BKPM, Jakarta, 25 September 2015.
Sebelumnya, Kemenperin telah memperjuangkan dua fasilitas fiskal. Pertama berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan 249/PMK011/2014 untuk impor komponen kapal. Kedua, fasilitas PPN tidak dipungut bagi galangan kapal.
Menurut Menperin, peluang industri galangan kapal sangat terbuka. Ini didorong kebijakan asas cabotage yang meningkatkan jumlah kapal nasional dari 6000 unit pada tahun 2005, menjadi 14.000 di tahun 2014.
Di sisi lain, saat ini sekitar 50 persen armada kapal niaga telah berumur di atas 20 tahun sehingga diperlukan pengadaan kapal baru sehingga menjadi kesempatan bagi galangan kapal kita untuk berkembang.
Para pengguna kapal, baik kementerian, lembaga negara, BUMN dan swasta juga telah berkomitmen membeli kapal dari dalam negeri. “Maka, kita perkuat kemampuan galangan kapal, step by step dan terencana.
Untuk kapal dengan kebutuhan khusus, memang masih harus dibangun di luar negeri tapi kita pacu terjadi transfer teknologi dan pengembangan industri komponen untuk mengurangi impor ke depan,” ujar Saleh Husin.
Kemenperin juga menyiapkan dua kawasan khusus industri perkapalan yaitu di Kabupaten Lamongan, Jatim dan Kawasan Industri Maritim Tanggamus, Lampung. Lebih lanjut, Kemenperin akan melakukan pendataan spesifikasi dan kebutuhan kapal secara nasional. Ini diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan galangan kapal serta promosi investri industri kapal.
“Ke depan, perlu juga pematangan penyediaan lahan karena letak galangan berada di pelabuhan sehingga idealnya berkoordinasi dengan BUMN dan pihak Pelindo,” ungkap Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan pada kesempatan yang sama.
Terkait investasi, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, pemerintah mendorong penanaman modal di bidang industri galangan kapal dan juga sekaligus investasi di industri komponen kapal.
“Untuk itu perlu regulasi yang memacu industri perkapalan termasuk regulasi fiskal, zonasi, dan pembiayaan yang lebih murah,” paparnya.
Pusat Disain
Menperin Saleh Husin juga mendorong pemberdayaan Pusat Desain dan Rekayasa Perkapalan Nasional atau National Design and Engineering Center (NaSDEC) di Surabaya. Fasilitas ini hasil kerja sama Kemenperin dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).
NaSDEC yang berdiri sejak 2006 diproyeksikan mampu mendesain kapal-kapal tipe khusus seperti tanker, LNG carrier dan lain-lain. “Pusat desain ini perlu dioptimalkan lagi, sehingga setiap ingin membangun kapal tidak harus mendesain dari awal. Manfaatnya cost lebih hemat dan lebih singkat pengerjaannya,” ulas Menperin.
Selain membangun kapal untuk kebutuhan dalam negeri, galangan kapal nasional juga mampu mengekspor produk. PT PAL Indonesia di Jawa Timur misalnya, tengah menyelesaikan dua kapal jenis landing platform pesanan Filipina.
“Delivery-nya bulan Desember tahun ini. Ini menunjukkan, industri perkapalan kita mendapat manfaat dari transfer teknologi dan kini mampu mengekspor,” ujar Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan, Kemenhan, Brigjen Jan Pieter Ate yang turut hadir pada diskusi tersebut.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind