RAPBN 2017 Bergantung pada Dividen Emiten BUMN

INILAHCOM, Jakarta-Analis memperkirakan pemerintah masih menggantungkan pendanaan dari dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ini dapat dilihat dari meningkatnya target dividen perusahaan BUMN di tahun 2017 mendatang.

Dalam nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 disebutkan dividen BUMN, ditargetkan sebesar Rp38 triliun atau lebih tinggi 11,2% dibandingkan dengan target APBNP tahun 2016 dan outlook APBNP tahun 2016.

Kahlil Rowter  Chief Economist PT Danareksa Sekuritas mengatakan, selama ini pemerintah mengandalkan pendanaan dari tiga BUMN seperti Pertamina, Bank Mandiri dan Telkom. “Harapan satu-satunya dari pembayaran dividen yang tidak boleh turun adalah dari Telkom. Kinerja Telkom hingga kuartal ketiga tahun 2016 masih on the track. Revenue Telkom di kuartal ke tiga tahun 2016 ini mencapai Rp63.64 triliun atau tumbuh 14.4%,” ujar dia di Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) BUMN telekomunikasi ini, lanjut dia, juga tumbuh 18,9% menjadi Rp37,1 triliun. Sementara itu laba bersih Telkom juga tumbuh 27,3% menjadi Rp21,02 triliun.

Dividen yang dibayarkan Telkom setiap tahunnya juga mengalami kenaikkan. Di tahun 2014 yang lalu dividen yang dibayarkan Telkom kepada pemegang sahamnya mencapai Rp8,8 triliun. Sedangkan di tahun 2015 yang lalu mencapai Rp9,29 triliun.

Leonardo Henry Gavaza, CFA Senior Research Manager PT Bahana Securities mengatakan, jika tidak ada regulasi yang menghambat, maka kinerja Telkom di tahun 2017 mendatang masih membukukan double digit growth.

Proyeksi Leo tersebut sesuai dengan nota keuangan dan RAPBN 2017 pemerintah yang mematok pertumbuhan BUMN telekomunikasi yang mencapai 10,6%. Yield Telkom di tahun 2017 diperkirakan Leo masih dapat tumbuh antara 35% hingga 40%. “Target harga saham Telkom di tahun 2017 bisa mencapai Rp5.000. Saat ini saya rekonedasikan buy untuk saham Telkom,” terang Leo.

Menurut dia, tantangan terberat yang bisa memengaruhi kinerja emiten telekomunikasi adalah revisi PP 52/53 tahun 2000 dan rencana penetapan biaya interkoneksi yang akan dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Jika pemerintah menurunkan biaya interkoneksi sebesar Rp204 per menit, Leo memperkirakan EBITDA dan ARPU perusahaan telekomunikasi akan mengalami penurunan yang cukup siginfikan. Ini disebabkan operator akan berlomba-lomba untuk menurunkan harga layanan voice.

Jika biaya interkoneksi tidak mengalami penurunan, pertumbuhan ARPU dan EBITDA margin emiten sektor telekomunikasi akan sama seperti yang saat ini terjadi. Tidak ada penurunan baik itu di ARPU maupun di EBITDA margin.

Namun, jika satu operator melakukan penurunan harga, akan diikuti oleh operator lainnya. Itu yang membuat ARPU dan EBITDA margin semua operator mengalami penurunan.

Sedangkan jika revisi PP 52/53 tahun 2000 diberlakukan, Leo memastikan kinerja keuangan Telkom akan tergangu. Ini disebabkan Telkom yang sudah melakukan investasi jauh lebih lama dan suffer cukup panjang, namun kini mereka diwajibkan untuk berbagi jaringan dengan operator lainnya.

Padahal Telkom baru menikmati hasil jerih payahnya mereka melakukan investasi penggelaran jaringan. “Jika Telkom tidak suffer beberapa waktu yang lalu maka tidak ada masyarakat yang akan menikmati layanan telekomunikasi di daerah terpencil dan terluar Indonesia. Sementara kinerja keuangan XL dan Indosat akan terbantu jika revisi PP 52/53 ini berjalan. Ini disebabkan Capex dan biaya operasional yang mereka keluarkan akan mengalami penurunan signifikan,” terang Leo.

Sementara itu, Haryajid Ramelan, Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia meminta agar pemerintah mau memproteksi seluruh perusahaan BUMN. Khususnya, BUMN yang memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

Perlindungan terhadap perusahaan BUMN merupakan hal yang lazim. Haryajid mengatakan, beberapa negara seperti negara China, Singapura dan Malaysia telah terlebih dahulu memproteksi perusahaan BUMN-nya.

“Mereka melakukan proteksi kepada BUMN-nya agar perekonomian negaranya dapat tumbuh seperti yang diharapkan,” kata Haryajid. [jin]


Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal

Speak Your Mind

*

*