Pengusaha Keberatan Rencana Pajak Sawit di Prancis

Rabu, 03 Februari 2016 | 14:52 WIB

TEMPO.CO, Jakarta –Pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia keberatan dengan rencana Pemerintah Prancis. Jika berlaku, pajak itu akan membuat harga minyak sawit di negeri Napoleon jadi lebih mahal ketimbang minyak nabati lain. “Kami keberatan dengan rencana menaikkan pajak CPO tersebut,” kata Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, Derom Bangun di Jakarta, Rabu 3 Februari 2016.

Saat ini, pajak barang impor produk CPO dan turunannya di Prancis hanya sekitar 97-100 euro.

Adapun besaran kenaikan pajak yang akan dikenakan oleh Pemerintah Prancis bakal berlaku bertahap. Tahun depan, besaran pajak impor itu adalah € 300 per ton. Tahun 2018 menjadi € 500 per ton, pada 2019 akan naik lagi menjadi € 700 per ton pada 2019, serta naik jadi € 900 per ton pada 2020.

Harga CPO di Eropa saat ini adalah sekitar € 500 per ton. Sementara minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai saat ini mencapai € 650 per ton. “Tapi kalau sawit dikenai pajak tinggi, harga minyak nabati lain bakal lebih murah,” kata Derom.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, realisasi ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan produk turunannya sepanjang 2015 mencapai 26,40 juta ton. Sementara, ekspor ke negara-negara Uni Eropa, termasuk Prancis mencapai 4,23 juta ton.

Alasan diusulkannya kenaikan pajak ini adalah anggapan bahwa minyak sawit sebagai produk yang tidak ramah lingkungan. Anggapan ini terkait insiden kebakaran hutan di beberapa tempat di Indonesia dan disinyalir terkait kegiatan ilegal pembukaan lahan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit. “Jadi alasannya ini sebagai sin tax, semacam pajak penebus dosa karena produk CPO dianggap tidak ramah lingkungan, padahal belum terbukti,” ujar Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bayu Krisnamurthi.

Bayu menyatakan, pemerintah akan berkoordinasi terkait masalah ini. Meski baru berupa draft, rencana penerapan pajak sawit di Prancis itu harus diwaspadai, tak hanya oleh Indonesia namun juga produsen sawit lain. “Salah satunya, kami akan berkomunikasi dengan negara produsen CPO lain seperti Malaysia untuk menyampaikan penolakan agar rencana tersebut tidak jadi diterapkan.”

PINGIT ARIA

—
Distribusi: Tempo.co News Site