Pembangunan Ekonomi Indonesia Perlu Ditopang Swasta

Pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan peningkatan investasi di Indonesia masih perlu banyak perhatian, sebab dalam investasi yang tersedia di bangsa ini masih sangat minim dengan pembangunnan infrastruktur sebagai penopang investasi dan pembangunan ekonomi tersebut.

Baru-baru ini lembaga keuangan untuk menyediakan pendanaan jangka panjang yang didirikan Kementrian Keuangan RI 4 tahun silam, PT Indonesia Infrastructure Finance menyatakan sedang menargetkan untuk memperoleh setidaknya 60 persen dana tambahan dari pihak swasta yang di back up oleh pemerintah untuk membantu pendanaan penyediaan fasilitas umum seperti poembangunan jalan, pembangkit listrik, dan bandara sebagai target Indonesia untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara.

Harus dipahami bahwa lemahnya infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia merupakan kendala utama bagi para investor. Pemerintah Indonesia sendiri sudah memahami benar bahwa sektor infrastruktur di Indonesia sudah tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Penanaman investasi asing langsung di Indonesia tercatat melambat menjadi 9,8 persen pada kuartal pertama tahun ini yaitu pada periode Januari-Maret, dari yang semula 25,4 persen pada tiga bulan sebelumnya.

Perusahaan ini tercatat sudah memiliki modal yang cukup besar yaitu senilai Rp 1,8 triliun untuk melakukan pembiayaan terhadap pembangunan jalan, pembangkit listrik tenaga air, bandara dan pelabuhan laut dengan pinjaman untuk jangka waktu tujuh tahun.

Dana yang cukup banyak ini ternyata terbatas hanya dapat membiayai maksimal 35 persen dari masing-masing proyek. Hal ini juga yang menjadi salah satu kendala dalam merenovasi infrastruktur yang sudah ada apalagi mendirikan sesuatu yang baru.

Untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan maka berdasarkan kebijakan pemerintah per-Desember lalu, diumumkanlah aturan baru yang memungkinkan investor asing memiliki kepemilikan saham sebanyak 49 persen atas infrastruktur bandara dan 100 persen atas infrastruktur pembangkit listrik melalui kemitraan publik-swasta.

Harus dipahami bersama bahwa masalah utama pembangunan sektor infrastruktur di Indonesia bagi pemerintah sendiri adalah kurangnya sumber daya keuangan. Oleh karena itu, partisipasi sektor swasta – baik asing maupun domestik – sangat diperlukan, tentu saja dengan tetap menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.

Tentu saja kebijakan pemerintah dengan menentukan kepemilikian pihak swasta maksimal 49 persen, artinya pemegang saham kendali dengan porsi terbesar masih dimiliki pemerintah, sehingga tidak perlu memiliki kekhawatiran yang berlebihan jika pihak swasta terutama jika pihak asing dilibatkan dalam proyek infrastruktur pemerintah.

Sedangkan untuk beberapa jalan tol yang direncanakan akan dibangun, seperti rencana untuk membangun satu jalan tol di pulau Sumatera yang memiliki lalu lintas antarpulau terpadat (Jawa-Sumatera), diperkirakan masih menghadapi kendala karena pembangunan jalan tol di wilayah tersebut dipandang sulit sebab adanya ketidakpastian dari volume lalu lintas yang melewati jalan tersebut sangat mempengaruhi pembangunan tol tersebut. Selain itu, masih banyak lahan yang belum dibuka juga menjadi kendala utama.

Kerangka hukum atau regulasi mengenai pembebasan lahan juga memang menjadi kendala serius bagi keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur, hal ini pula lah yang membuat investor menjadi ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Banyak kasus mengenai sengketa lahan proyek infrastruktur dibiarkan menganggur selama bertahun-tahun atau bahkan dibatalkan sama sekali.

Hal ini pulalah yang menyebabkan pada akhir tahun 2011 pemerintah dan DPR menyetujui UU Pembebasan Lahan yang baru (UU No 2 /2012) yang dianggap dapat mempercepat proses pembebasan lahan terutama jika berhubungan dengan pencabutan hak atas tanah untuk melayani kepentingan umum.

Masih banyak kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan investasi baik di tingkat pusat maupun daerah, oleh karena itu dibutuhkan suatu terobosan baru dan inovasi baru dari pemerintah agar terutama sektor infrastruktur yang merupakan pintu masuknya investasi dapat semakin bertumbuh dari tahun ke tahun.

 

Stephanie Rebecca/Analyst Equity Research/VM/VBN
Editor: Jul Allens
pic:wikipedia


Distribusi: Vibiznews

Speak Your Mind

*

*