Junta Thailand pada Selasa lalu(27/5) mengatakan mantan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra telah dibebaskan dari tahanan militer dan dibolehkan pulang. Pernyataan tersebut merupakan pemastian resmi pertama dikeluarkan terkait dengan keberadaan PM Yingluck Shinawatra sejak ditahan pada pekan lalu.
Perkembangan ini menggiring khayalak untuk mempertimbangkan bagaimana dampak dari kudeta militer tersebut terhadap Indonesia yang berada dalam satu wilayah yaitu Asia Tenggara
Latar belakang dan peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya kudeta militer di Thailand dapat disimak sebagai berikut.
• Protes anti pemerintah menduduki Bangkok pada 13 Januari 2014. Terjadi kekerasan secara sporadis yang disertai insiden penembakan, pelemparan granat dan upaya pengeboman.
• Pada 21 Januari 2014, pemerintah menyatakan kondisi darurat untuk Bangkok dan sekitarnya.
• Terjadi Pemilu dipercepat pada 26 Januari 2014, namun terjadi kerusuhan pada proses Pemilu ini terutama di Bangkok dan wilayah Selatan.
• Pada 20 Maret Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemilu 2 Februari tidak sah, karena tidak dilakukan dalam 1 hari secara nasional. Merespon hal ini kelompok anti pemerintah mengancam akan kembali berbuat rusuh pada pemilu jika terjadi pemilu ulang.
• Pada 7 Mei, Mahkamah Konstitusi Thailand melengserkan PM Yingluck Shinawatra .
• Pada 20 Mei, Royal Thai Army mendeklarasikan martial law.
Dampak Terhadap Ekonomi Indonesia.
Terhadap hal ini Gubernur Bank Indonesia mengemukakan perlunya kewaspadaan. Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, beberapa investor menyimpan dana atas dasar regional. “Ia menganggap kalau masuk ke salah satu negara di Asia Tenggara juga masuk ke Thailand, Filipina, dan Indonesia.”
Kondisi di Thailand dapat membuat investor tersebut mengurangi dana yang ditanamkan di regional. “Dia mengurangi semua karena dianggap saling berdampak,” ujarnya.
Opini Analis Vibiz.
Kendati terdapat potensi perpindahan aliran dana ke Indonesia yang pada awalnya ditujukan untuk di investasikan di Thailand, namun dana yang masuk dapat berupa hot money. Aliran dana ini cepat masuk, namun juga cepat keluar.
Terkait dengan hal ini pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus waspada karena dana asing bisa cabut dari pasar kapan saja, dan efeknya memperlemah nilai tukar Rupiah. Dengan kata lain, pengawasan terhadap pergerakan Kurs Rupiah penting untuk ditingkatkan.
Sampai sejauh ini kenaikan volatilitas pada arus dana di regional Asia Tenggara BELUM MENUNJUKKAN IMBAS NEGATIF yang signifikan. Namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa terjadinya gangguan pada situasi keamanan pada umumnya bersifat sulit untuk diprediksi, maka potensi terjadinya dampak negatif masih tetap ada.
Untuk itu perlu dijadganya situasi sospol yang kondusif di Indonesia, agar situasi ini justru dapat menjadi faktor positif bagi ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi sengat penting untuk digaisbawahi terutama terkait dengan pilpres yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini.
Indra Yudistira/Senior Analyst Economic Research at Vibiz Research/VM/VBN
Editor: Jul Allens
—
Distribusi: Vibiznews
Speak Your Mind