Financeroll – Pemerintahan baru yang terpilih mendatang perlu melakukan konsolidasi bank milik negara serta menata perusahaan negara yang selama 10 tahun terakhir relatif tidak berjalan.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan konsolidasi antarbank BUMN perlu dilakukan guna menciptakan industri bank yang besar dan kuat dari sisi permodalan.
Langkah itu dapat dilakukan mengingat kebutuhan investasi infrastruktur dan pembiayaan kelas menengah Indonesia yang semakin besar.
Jika tidak dilakukan sekarang, yang akan terjadi ke depan kebutuhan tersebut justru dipenuhi oleh bank-bank asing. Akibatnya, keuntungan industri perbankan nasional dinikmati oleh asing.
Hanya saja terdapat banyak masalah internal dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, yang justru berteriak keras. Akan tetapi melihat keinginan pihak tertentu tersebut tidak ada kaitannya.
Rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk. yang mendapat penolakan oleh karyawan dan kalangan pengembang.
Langkah lainnya yang harus dilakukan Presiden terpilih adalah segera menata pengendalian perusahaan negara ditangan satu kementerian, yakni Kementerian BUMN, tidak seperti saat ini yang melalui Kementerian Keuangan.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) berpendapat pemerintah perlu menjadi inisiator konsolidasi perbankan dengan melakukannya terhadap bank-bank BUMN.
Hal ini lebih mudah dilakukan karena kepemilikan sahamnya tidak beragam. Pemerintah yang harus memulai konsolidasi dari bank BUMN. Jika antar BUMN tidak berhasil, bagaimana dengan bank swasta yang kepemilikan sahamnya beragam. Yang penting langkah dari pemerintah dulu.
Dengan Mmnyoroti kepemilikan saham bank BUMN saat ini yang mayoritas dimiliki oleh pemerintah, tetapi untuk melakukan konsolidasi perbankan dirasa masih sulit.
Sigit mencermati pemerintah terlihat gagap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, karena belum memperkuat perbankan nasionalnya.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind