Financeroll – Alotnya proses penetapan insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi harga baru hunian bersubsidi dinilai menjadi kendala utama bagi penyaluran rumah tapak dan rumah susun milik bersubsidi.
Belum disahkannya pembebasan PPN sebesar 10% itupun diperkirakan akan semakin menghambat pencapaian target penyaluran pada tahun ini.
Wakil Ketua Umum Bidang Rumah Sederhana Tapak (RST) DPP Realestate Indonesia (REI), mengatakan Kementerian Keuangan sebelumnya telah mentargetkan pengesahan itu dapat dilakukan pada pertengahan Juni nanti.
Namun penetapan di tengah tahun itu berpotensi besar menyebabkan tingkat penyaluran berada di bawah target. Diperkirakan dari 120.000 unit target penyaluran hanya 80% yang dapat direalisasikan pada 2014.
Itu dijanjikan kira-kira dua minggu lagi. Tapi, yang jelas target kemungkinan meleset, hanya 80% terpenuhi.
Tanpa pembebasan PPN, konsumen MBR akan tetap sulit dalam mengakses rumah murah. Uang muka yang relatif besar dan ditambah dengan PPN 10% dari harga baru akan memberatkan para konsumen.
Yang berat adalah uang di depannya, bayar pajaknya, sebelum AJB (Akta Jual Beli). Itu memberatkan.
Oleh karena itu asosiasi berharap kondisi serupa tidak terulang lagi ke depan. Pihak pengembang telah meminta pemerintah mengkaji kenaikan harga rumah dan juga pemberian insentif pajak secara berkala.
Dengan begitu, jelasnya, tidak akan menghambat proses penyalurannya.
Itu akan bisa mengikuti koefisien nilai konstruksi. Tiap tahun disesuaikan Kemeterian perumahan Rakyat dan Kemenkeu soal pajaknya. Sebab kalau dikejar-kejar target sulit, padahal ini seharusnya menjadi kewajiban pemerintah.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan mengatakan saat ini proses pengesahan insentif tersebut sedang ditangani oleh biro hukum. Kementerian berupaya untuk merampungkan proses administratif itu dalam waktu dekat. Diusahakan secepatnya.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind