Financeroll – Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menahan arus uang keluar dari para pengusaha di Tanah Air ternyata masih terkendala proses pemilihan umum (pemilu) yang sebentar lagi akan berlangsung.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kebijakan repatriasi yang telah direncanakan kementeriannya harus melewati beberapa mekanisme yang cukup membutuhkan waktu karena jenis peraturannya.
“Itu bentuknya PP (Peraturan Pemerintah). Jadi mungkin butuh waktu. Dan sekarang kan sibuk dengan kegiatan pemilu,” tutur Bambang ketika ditemui di kantornya.
Secara musiman repatriasi dividen oleh pengusaha tercatat paling banyak terjadi di kuartal II. Menurut dia kebijakan tersebut diupayakan penerapannya bisa dimulai pada bulan April setelah proses pemilu.
Repatriasi yang cukup besar, seasonal itu selalu kuartal II. Makanya kita antisipasi dengan kalau kita dikeluarkan ya artinya pada awal kuartal dua tersebut. Ya April sesudah pemilu bisa ya.
Alasan lain lambatnya penerapan kebijakan tersebut, adalah pembahasan tentang insentif yang akan diberikan dalam proses repatriasi selain insentif tax allowance sehingga lebih besar dampaknya.
Repatriasi ini bagian dari tax allowence. Jadi yang masalah adalah tax allowence-nya, bukan repatriasinya. Bahkan dia satu aturan, jadi tidak bisa kan yang ini keluar duluan.
Seperti diketahui, pemerintah dan BI telah melakukan pertemuan untuk membahas rancangan kebijakan repatriasi modal, yaitu memberikan insentif pajak bagi investor yang menanamkan modalnya kembali di Indonesia.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind