Financeroll – Ikatan wanita pengusaha Indonesia menuntut pemerintah membuat kebijakan yang pro pengusaha menjelang berlangsungnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.
Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi mengatakan dukungan kebijakan dari pemerintah tersebut akan membantu para pelaku usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah yang harus menghadapi MEA kurang dari setahun lagi.
“Mau dibilang siap harus siap. Mau dibilang belum siap, ya belum siap. Karena kita ini menghadapi MEA ada sisi positifnya. Yaitu adalah peluang besar di mana produk kita bisa kita pasarkan dengan jaringan yang lebih luas. Tapi di lain pihak yang namanya barang, produk, dan tenaga kerja akan masuk tanpa batas,” kata Nita.
Kemungkinan pelaku usaha dalam negeri menggunakan sumber daya luar akan sangat besar, salah satunya adalah tenaga kerja. Bahkan, bisa jadi pengusaha akan cenderung menggunakan perbankan luar negeri yang menawarkan bunga lebih kecil.
Penggunaan tenaga kerja maupun komponen produksi lainnya tidak bisa dihindarkan demi menjaga daya saing harga. Pengusaha harus mencari komponen biaya yang murah, agar masih bisa menghasilkan keuntungan.
Ini bahaya untuk Indonesia, bahaya juga untuk pelaku UMKM kalau kita tidak siap menghadapi ini. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang pro pengusaha terutama UMKM.
Pemerintah harus segera membuat kesepakatan dengan pelaku usaha terkait masalah ini dan harapannya akan ada kebijakan yang memihak para pengusaha domestik. Hal tersebut, menjadi satu-satunya jalan untuk meningkatkan daya saing produk lokal yang berkualitas baik namun memiliki harga yang kompetitif.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind