INILAHCOM, Jakarta – Jepang hampir pasti mendapat jatah proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya. Sebab, Negeri Sakura itu sudah menyetujui tawaran pemerintah untuk menggarap proyek raksasa senilai Rp100 triliun tersebut.
Hanya, kepastian kapan pelaksanaan proyek masih harus menunggu tuntasnya pembuatan detail engineering design (DED) dan studi kelayakan (Feasibility Study/FS).
Namun sebelum melangkah lebih jauh, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memiliki pesan kepada pemerintah Jepang terkait proyek super wah tersebut. Apa pesannya?
Yah Menteri Bambang menginginkan adanya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara pemerintah Indonesia dan Jepang terkait proyek tersebut.
“Pesan kita ke Jepang, ketika kita kesana (Jepang) pada awalnya Jepang mengira bahwa pendanaan proyek tersebut adalah pinjaman lunak, sedangkan lebih baik itu kita beranggapan bahwa lebih baik skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Jepang sendiri sudah menangkap pesan itu” kata Menteri Bambang saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Jumat (30/12/2016).
Menteri Bambang mengatakan bahwa skema KPBU merupakan skema yang terbaik dalam mendapatkan sumber pembiayaan bagi pengkerjaan proyek infastruktur lantaran terbatasnya APBN negara.
Namun jika menggunakan skema pinjaman lunak kata Menteri Bambang hal itu sama saja pemerintah menambah utang negara.
“Karena pinjaman kan pada intinya APBN juga dan kita pasti bertambah utangnya dan kita akan mendorong skema KPBU,” jelasnya. [hid]
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind