Financeroll – Selain PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sudah ada dua perusahaan lain yang lebih dulu mendaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan izin sebagai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP).
Direktur Informasi Perbankan OJK mengatakan tidak seperti Pefindo, dua perusahaan itu bukan lembaga pemberi rating, melainkan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia teknologi informasi.
Dua perusahaan itu adalah PT LI dan PT BKI, keduanya perusahaan domestik. Baru bisa disampaikan minggu depan, setelah dibahas secara detail di rapat pimpinan. Kalau Pefindo masuk, nanti dia jadi yang ketiga.
LPIP atau biro kredit swasta adalah lembaga yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya yang berasal dari lembaga keuangan dan nonlembaga keuangan, untuk menghasilkan informasi perkreditan dan value-added services kepada anggotanya.
LPIP sudah lama dipraktekkan di luar negeri seperti di Afrika Selatan dan Australia. Di Indonesia, regulasinya sendiri baru terbit tahun lalu yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang LPIP.
Selanjutnya, Bank Indonesia juga menerbitkan Surat Edaran (SE) Ekstern No.15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 tentang LPIP sebagai ketentuan pelaksanaan dari PBI.
Di negara-negara yang punya biro kredit swasta terbukti kinerja perkreditannya jauh lebih baik.
Meski aturannya menggunakan aturan BI, namun perizinan dan pengawasan LPIP nanti ada di OJK, pasca fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia diambilalih oleh OJK per 31 Desember 2013.
Asisten Direktur Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia (BI) mengatakan memang kewenangan memberi izin ada di OJK, tapi dalam prosesnya nanti tetap berkoordinasi dengan BI.
Dalam pengawasannya nanti juga kami akan kerja sama. Indonesia agak terlambat punya LPIP dibandingkan dengan negara tetangga. Di Malaysia, LPIP sudah ada sejak 1990-an. Singapura, Thailand, Vietnam juga sudah ada.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind