INILAHCOM, Cina – Saat ini, Cina gencar mempromosikan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bersama negara di Asia Tenggara dan Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, serta India.
Selain mengurangi tarif impor, kebijakan RCEP tidak mewajibkan anggotanya untuk menjalankan liberalisasi ekonomi. Selain itu, RCEP berkomitmen untuk melindungi hak-hak buruh dan menetapkan standar lingkungan, atau melindungi kekayaan intelektual.
Dalam perjanjian RCEP, negara-negara berkembang diberikan waktu untuk menjalankan peraturan yang telah disepakati. “Ini merupakan kesempatan bagi Cina untuk menunda reformasi dan menggunakan caranya sendiri untuk menarik negara-negara lain untuk ikut (RCEP),” kata Dan Ikenson, pimpinan Cato Institute Herbert A Stiefel Center for Trade Policy Studies, dikutip dari Japan News, Rabu (25/1/2017).
Sejumlah pimpinan negara dari Australia, Malaysia dan beberapa negara lainnya yang sebelumnya tergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP), mulai melirik untuk bergabung dengan RCEP. Langkah ini merupakan respons dari keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan AS dari TPP.
Fenomena ini seolah membuktikan prediksi mantan Presiden AS, Barrack Obama. Saat gencar mencari dukungan untuk TPP, dirinya memperkirakan bahwa Beijing akan menggantikan Washington apabila TPP gagal alias bubar.
Dan, Dewan Penasihat Ekonomi Amerika sudah memperkirakan kehadiran RCEP akan menggerus pangsa pasar bagi industri di Amerika Serikat. [ipe]
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind