Financeroll – Pemerintah belum menunjukkan sikap yang berani mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu terlihat pada meningkatnya subsidi dari tahun ke tahun, sementara harga minyak dunia masih fluktuatif dan tetap berpotensi kembali melambung.
Subsidi energi 305 triliun rupiah itu tidak sehat. Sayangnya tidak ada tanda-tanda subsidi energi akan turun di tahun depan meski subsidi yang lain akan turun. Asumsi harga minyak 100 dollar AS per barrel juga terlalu gegabah, karena membayangkan harga minyak turun menurut saya kurang masuk akal.
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM) mengatakan harga minyak berpotensi turun kalau ekonomi dunia mengalami krisis, mengingat ada penurunan dari sisi permintaan. Dari sisi pasokan, harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh aksi produsen minyak dunia yang berniat untuk menurunkan harga minyak sampai batas tertentu.
Psikologisnya minimal 100 dollar AS, itu menjadi batas minimal pasti akan dihindari produsen. Mestinya asumsi APBN jangan optimis dengan angka yang minimal sehingga ICP jangan 100 dollar AS per barrel, ibarat ujian mengharapkan nilai 10 lebih baik kita mencari asumsi yang reasonable yang relatif bisa dijangkau. Kalau 100 dollar AS tidak masuk akal.
Melihat besaran APBN yang dipatok sebesar 1550 triliun rupiah, menurutnya angka subsidi energi sebesar 306 triliun rupiah untuk subsidi BBM dan listrik terlalu besar.
Subsidi ini 20 persen dari APBN, angka ini akan turun kalau pemerintah hanya menaikan listrik karena yang signifikan itu menaikan BBM. Tapi masalahnya pemerintah confidence nggak, karena popularitasnya pada batas yang rendah.
Bahkan ada tiga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dari sisi infrastruktur, keberkesinambungan fiskal, dan kepemimpinan. Indonesia mempunyai kemiripan dengan beberapa negara emerging market salah satunya India, mereka berhasil untuk menaikan harga BBM subsidi.
Butuh Komitmen Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan kebijakan BBM bersubsidi memang membutuhkan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Makanya perlu kebijakan kuat tanpa politisasi berlebih.
“Sudah dibilang, suasananya, kami ingin secara tegas menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak bolak balik ke DPR. APBN memang bisa ditambah, tapi komitmen itu tetap harus sama-sama,” kata Mahendra.
Saat ini, katanya, besaran subsidi BBM menjadi salah satu dari tiga pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan pemerintah. Kedua hal lainnya adalah pembangunan infrastruktur dan perbaikan birokrasi.
“Kalau targetnya hanya aman sih kita sudah lewat, kita butuh tumbuh,” kata Mahendra.
Ia mengatakan kebijakan penyesuaian atau kenaikan harga BBM, dimungkinkan jika kondisi dunia dan perkembangan fiskal mendesak.
“Kami lihat dari pergolakan harga pasar dan bagaimana implikasinya pada kesinambungan keberlanjutan fiskal kita,” kata Mahendra.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind