Financeroll – Pilihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk tetap melanjutkan pengiriman draf APBD ke Kementerian Dalam Negeri versi e-budgeting merupakan tindakan mengamankan APBD.
Menurutnya, sebagai gubernur, dia tidak akan “mengambil hati” anggota DPRD dengan cara yang tidak baik demi mendamaikan kemelut APBD. Bahkan, Mantan Bupati Belitung Timur ini berisiko mempertaruhkan jabatannya. Dia bersikukuh memilih APBD aman dari campuran anggaran sisipan.
“Sekarang saya juga harus pilih lebih baik jadi gubernur, baik-baik sama APBD atau amankan APBD. Kalau saya memilih lebih baik enggak jadi gubernur asal uang di APBD tidak disusupkan, itu aja, hidup ini pilihan,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta.
Ahok mengakui telah menemukan bukti adanya dana titipan dari DPRD pada draf APBD yang telah diketok palu pada paripurna. Pada APBD 2015 sebesar Rp73,08 triliun yang disahkan oleh DPRD, ditemukan anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun yang tersebar pada beberapa jenis kegiatan.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI pernah menemukan penggunaan Belanja Modal untuk kegiatan fiktif sebesar Rp3,84 triliun pada 2014. Penemuan itu didapatkan dari Dinas Kesehatan yang tercatat melakukan 58 kegiatan fiktif pada 2013 senilai Rp210,8 miliar dan 34 kegiatan fiktif senilai Rp33,44 miliar pada 2014.
Pada Dinas PU di 2013 terdapat 128 kegiatan fiktif senilai Rp1,226 triliun. Angka tersebut naik pada tahun berikutnya yakni sebesar Rp3,51 triliun untuk 252 kegiatan fiktif.
Hampir seluruh anggota dewan telah menyetujui untuk menggunakan hak angket guna melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok dalam pengiriman APBD 2015 ke Kemendagri. Menyikapi hal itu, Ahok memilih untuk santai dan berharap bisa memiliki hak angket seperti DPRD.
“Saya juga mau angketin mereka, ha ha ha. Kalau ada haknya gitu ya,” ucapnya bercanda.
—
Distribusi: Financeroll Indonesia
Speak Your Mind