INILAHCOM, Jakarta – Melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat perlu diatasi, antara lain dengan segera menyelesaikan berbagai proyek sektor riil yang telah ditetapkan dalam anggaran pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Kita mesti mempercepat proyek-proyek yang dijanjikan,” kata Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi setelah rapat tentang cokelat yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut dia, pelemahan rupiah yang terjadi, antara lain karena membaiknya kondisi perekonomian AS telah mengakibatkan sejumlah dampak, seperti banyak yang menaikkan harga dalam negeri karena bahan bakunya impor.
Untuk itu, dia juga mengemukakan bahwa hal terpenting adalah agar jangan sampai terjadi “out of control” sehubungan dengan kondisi perekonomian saat ini.
“Karena penurunan ada kekhawatiran yang berlebihan, kita jaga sektor riil untuk bisa kita gerakkan,” katanya.
Sofjan Wanandi juga menginginkan agar konten lokal dalam produksi juga terbesar agar tidak diperlukan impor.
Menurut dia, hal itu penting agar jangan ada kekhawatiran yang tercipta dalam bentuk spekulasi dolar AS karena pelemahan mata uang rupiah juga terkait dengan faktor psikologis.
Sebelumnya, Bank Indonesia menyatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah dalam tiga hari terakhir merupakan akibat dari sentimen eksternal.
“Memang beberapa hari ini, sentimen agak memburuk, antara lain karena pengaruh dari pernyataan dari bank sentral AS dan negosiasi yang tidak begitu menggembirakan mengenai utang Yunani. Ini yang mendorong rupiah agak tertekan,” kata Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah di Jakarta, Jumat (5/6).
Menurut Halim, saat ini seluruh dunia memang sedang memantau isu-isu, terutama yang terkait dengan kemungkinan dinaikkannya suku bunga oleh The Fed (Bank Sentral AS).
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai tukar rupiah berpotensi mencapai level Rp14.000,00 per dolar AS pada bulan Juni 2015.
“Ada (potensi mencapai Rp14.000,00 per dolar AS). Bisa jadi di kisaran bulan-bulan (Juni) ini. Pertama, langkah antisipasi terhadap pelemahan rupiah ini memang tidak ada. Kedua, permintaan jangka pendek (atas dolar) yang jatuh temponya di pertengahan Juni,” ujar Enny di Jakarta, Kamis (11/6).
Menurut Enny, mengatasi depresiasi rupiah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia semata. Pemerintah yang mengurusi sektor fiskal harus bekerja keras dan memiliki upaya terobosan yang konkret.
Selain itu, lanjut Enny, saat ini produksi komoditas dan migas di dalam negeri yang anjlok juga dapat memberikan kontribusi terhadap pelemahan rupiah. Dalam hal ini neraca perdagangan dapat kembali defisit.
Terkait dengan realisasi proyek infrastruktur pemerintah, investor juga perlu diyakinkan bahwa proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga menimbulkan sentimen positif.
“Jangan sampai para investor itu menyatakan, lho kok ini hanya sekadar groundbreaking terus rencana masterplan detailnya seperti apa, kan ini tidak memberikan kepastian buat mereka,” paparnya.
Masih berhubungan dengan anggaran, berbagai menteri di jajaran Kabinet Kerja seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan juga telah meminta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tahun 2015.
“Saya ingin Kanwil (Kantor Wilayah) dan Kantah (Kantor Pertanahan) menjadi titik dalam mengontrol anggaran,” kata Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (17/6).
Ferry juga meminta agar para Kepala Bagian Tata Usaha melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama ini, termasuk permasalahan yang dihadapi saat APBN dikunci Kementerian Keuangan.
Menurut Menteri ATR/BPN, laporan dari jajarannya tersebut akan ditindaklanjuti pada saat rapat kabinet.
Ferry juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada jajarannya karena Kementerian ATR/BPN dinilai telah berjuang keras dan berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menginginkan pemerintah dapat menerapkan penyusunan anggaran yang lebih realistis dan sesuai dengan beragam indikator, baik nasional maupun global, dan tidak terpaku dengan target yang tidak realistis.
“Mudah-mudahan untuk perencanaan anggaran 2016 bisa lebih realistis,” kata Ecky Awal Mucharam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Dengan adanya perencanaan anggaran yang lebih realistis, dia berharap tidak terjadi lagi kesenjangan antara target kebijakan dan hasil yang dicapai.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga mengingatkan ancaman melebarnya defisit fiskal karena sejumlah pilihan kebijakan ekonomi yang dinilai tidak tepat.
Hal itu juga diperparah, lanjut dia, dengan realisasi anggaran yang lamban serta indikator makroekonomi yang meleset jauh dari asumsi APBN 2015.
Untuk itu, realisasi dari berbagai alokasi dalam anggaran, baik di pusat maupun di daerah, guna menggerakkan sektor riil di tengah masyarakat dinilai merupakan hal yang penting dalam upaya untuk mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. [tar]
—
Distribusi: Inilah.com – Pasarmodal
Speak Your Mind